Sebelumnya, Gubernur Banten, Wahidin Halim, menginginkan lokasi hunian pariwisata seperti hotel dan villa dipindahkan dari bibir pantai. Ia berkaca dari pengalaman terjangan tsunami yang meluluhlantakkan penginapan di pinggir pantai Banten beberapa waktu lalu. Dia berharap, dengan begitu tak banyak korban bila tsunami terulang.
"Kebijakan kita ke depannya ingin hotel dan villa dipindahkan ke tempat yang lebih tinggi, jangan di dekat pantai. Kalau saya sih maunya gitu," kata Wahidin di Pendopo Gubernur Banten, Selasa 15 Januari 2019.
Menurutnya, pantai di Banten harus bisa dinikmati masyarakat tanpa komersialisasi. Saat ini, di dekat pantai telah banyak dibangun villa dan hotel. Akibatnya, tidak semua masyarakat bisa menikmati pantai.
"Ruang laut dan ruang pantai itu harus jadi akses yang bebas dinikmati buat masyarakat," ujarnya.
Saat ini, kata Wahidin, Pemprov Banten sedang menyiapkan jalur-jalur evakuasi untuk warga yang berwisata di kawasan Banten. Salah satunya dengan melebarkan jalan-jalan desa sekitar kawasan pariwisata dan menyiapkan ruang-ruang kosong untuk proses evakuasi.
"Jalur-jalur pengungsian dan evakuasi harusnya memang lebih dekat. Jadi, saat mereka mencari tempat aman, itu jaraknya tidak boleh jauh dari 10 meter. Contoh di Carita, orang langsung bisa naik ke atas. Nanti bisa dibuat terminal atau dibuatkan tempat-tempat untuk orang mengungsi. Kita nanti siapkan programnya," tutur dia.
Selain jalur evakuasi, WH juga sudah menyiapkan bantuan untuk pembangunan rumah-rumah penduduk yang rusak akibat tsunami. Rumah itu, kata dia, nantinya didirikan di lokasi tak terlalu jauh dari pesisir pantai namun bisa dipastikan aman jika bencana tsunami datang.
"Makanya, kita sekarang minta tanah-tanah kehutanan yang non produktif untuk lokasi lahan rumahnya. Kalau jumlahnya, saya beluim hitung lagi berapa," kata WH menyudahi.
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Kehilangan mata pencaharian karena tsunami Selat Sunda, ribuan nelayan di Labuan, Banten, minta bantuan Menteri Perikanan Susi Pudjiastuti.
Lokasi Bangunan Langgar Aturan Tata Ruang, Ini Sanksi dari Pemerintah.
