Liputan6.com, Jakarta – Partai Nasdem memiliki kebijakan antimahar dan tidak potong gaji kader yang merupakan anggota dewan. Namun, kebijakan itu bukan untuk pamer atau ingin dipuja dan dipuji partai lain.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Nasdem Johnny G Plate mengatakan, dengan tak adanya pemotongan gaji, partainya ingin membuktikan bahwa gerakan perubahan restorasi Indonesia bukan hanya slogan.
"Setidaknya caleg tidak ada beban finansial yang harus dipertanggungjawabkan atau dibayar kembali. Nasdem juga tidak akan mengambil uang kepada caleg yang terpilih dan duduk di parlemen. Tidak ada pungutan uang atau potong gaji untuk membiayai partai," kata Johnny di Jakarta, Jumat, 8 Februari 2019.
Sementara itu, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh juga menekankan, profesionalisme yang menjadi patokan di Nasdem, untuk kadernya, harus diimbangi dengan moralitas.
"Pakta integritas simpan jauh-jauh karena kita bukan lagi dalam diskursus antikorupsi, kita ingin bangsa ini harus meminimalisir praktik korupsi, tapi ini bukan kerjaan satu-satunya, memberantas korupsi," kata Paloh.
Paloh menambahkan, banyak pekerjaan rumah yang tak kalah penting untuk membangun kesadaran masyarakat terkait hak dan kewajiban. Pemberantasan korupsi adalah kewajiban semua.
"OTT kita mengelus dada, kalau setiap minggu dicopot, ada yang salah, NasDem menyatakan kesedihannya. Kita dukung giat pemberantasan korupsi, tetapi kita ingatkan bahwa preventif jauh lebih penting daripada gerakan represif," tutur dia.
Cegah Korupsi, Nasdem Tidak Potong Gaji Kadernya di Parlemen.
