Liputan6.com, Jakarta – Pemilu serentak yang bakal diadakan sebentar lagi dipastikan tidak lepas dari upaya serangan siber, terutama ditujukan pada Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal ini juga sudah disadari oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Oleh sebab itu, BSSN menyampaikan setidaknya ada tiga bentuk serangan siber yang dapat ditujukan untuk KPU. Pertama, adalah serangan yang mengganggu infrastruktur KPU.
"Serangan semacam ini tidak hanya berkaitan dengan web untuk proses perhitungan, tapi ada sistem informasi logistik, informasi perhitungan, dan sistem informasi yang digunakan untuk persiapan juga rentan diserang," tutur Direktur Deteksi dan Ancaman BSSN, Sulistyo, usai acara cyber forum di Jakarta, 7 Februari 2019.
Selain itu, ada pula potensi leak atau kebocoran data. Untuk potensi kebocoran ini, menurut Sulistyo, biasanya berkaitan dengan sumber daya manusia yang berperan dalam keamanan siber di KPU.
"Kemudian ada upaya amplify (diperbesar), biasanya bocoran informasi tersebut diperluas melalui media sosial, diperbesar sedemikian rupa, sehingga dampaknya akan masif sekali," tuturnya menjelaskan.
Di sisi lain, Sulistyo juga mengingatkan kemungkinan serangan siber tidak hanya ditujukan untuk penyelenggara, seperti KPU dan Bawaslu, tapi juga dapat terjadi pada peserta. Jadi, dia mengimbau agar para peserta hati-hati mengelola data dan informasi, termasuk orang-orang di lingkarannya.
Terkait kerja sama dengan KPU untuk mengamankan jalannya Pemilu, Sulistyo menuturkan hingga sekarang belum ada nota kesepahaman antara dua badang tersebut.
Kendati demikian, BSSN sudah menyampaikan sejumlah hal yang masih masuk dalam domain tanggung jawabnya ke KPU.
"Kami sudah menyampaikan soal cara mendeteksi serangan, menguatkan infrastruktur, dan pemulihan serangan. Tapi, apa KPU akan menindaklanjuti bukan menjadi kewenangan kami, karena kami sangat menghargai independesinya," ujar Sulityo mengakhiri pembicaraan.
BSSN Angkat Bicara Soal Kemungkinan Serangan Siber Sasar KPU.
