Sebelumnya, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menargetkan dana haji yang dikelola pada 2019 kembali naik. Hal ini seiring dengan kampanye sadar haji sejak dini yang terus disosialisasika BPKH.
Kepala BPKH Anggito Abimanyu mengatakan, saat ini terdapat 13 juta penduduk yang belum mendaftarkan haji di Indonesia. Namun dari hasil survey, mereka sebenarnya mampu untuk menunaikan kewajiban hajinya.
"Saat ini yang sudah mendaftar haji itu sekitar 3,9 juta orang, tapi di luar itu masih ada 13 juta penduduk yang mampu untuk mendaftar haji. Tahun depan makanya dana kelolaan ditargetkan mengalami peningkatan," ujar Anggito dalam Indonesia Syaria Economic Festival (ISEF) di Surabaya, Jumat 14 Desember 2018.
Anggito memaparkan, saat ini BPKH mengelola dana haji sebesar Rp 110 triliun. Dengan potensi yang ada, dana kelolaan tersebut akan naik Rp 11 triliun menjadi Rp 121 triliun di 2019.
Adapun dari Rp 110 triliun dana kelolaan tersebut, sebesar 50 persen dialokasikan di Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaran Ibadah Haji (BPS-BPIH) dan 50 persen lain di surat berharga syariah negara (SBSN) atau sukuk negara dan korporasi.
"Tahun depan kami kurangi porsi ke sukuk jadi hanya 30 persen saja. Nah 20 persennya lagi di investasi langsung," tambah dia.
Penempatan investasi langsung tersebut diantaranya ke Arab Saudi. Rencana investasi tersebut mulai dari pendirian hotel, catering, hingga ke sektor penerbangan. Rencana tersebut akan direalisasikan dengan menggandeng beberapa BUMN dan perusahaan Arab Saudi.
BUMN yang saat ini sudah menandatangani Head of Agreement (HoA) dengan BPKH diantaranya PT Pertamina (Persero) dan Garuda Indonesia. Sedang dalam penjajakan adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
"Investasi terkait dana haji, mulai dari penerbangan, hotel, catering. Itulah yang kami prioritaskan di tahun depan. Itu sedang kami lakukan. Investasinya bisa bersifat long term," pungkasnya.
Saksikan video pilihan di bawah ini:
BPKH Kelola Dana Haji Rp 113 Triliun pada 2018.